INKONSISTENSI DALAM PENGATURAN TENTANG EKOSISTEM GAMBUT

dc.contributor.author	Fahamsyah, Ermanto
dc.date.accessioned	2017-12-13T08:35:52Z
dc.date.available	2017-12-13T08:35:52Z
dc.date.issued	2017-12-13
dc.identifier.issn	2302-3430
dc.identifier.uri	http://ura.unej.ac.id/123456789/67561
dc.description	Majalah Hortus Archipelago, Vol 60, September 2017	en_US
dc.description.abstract	Pemerintah Indonesia telah mengundangkan peraturan pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 15 September 2014 lalu, selanjutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, melalui Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5580. Dasar pertimbangan pe merintah dalam menetapkan dan mengundangkan PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75, serta Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059).	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	Ekosistem Gambut	en_US
dc.subject	Inkonsistensi Ekosistem Gambut	en_US
dc.title	INKONSISTENSI DALAM PENGATURAN TENTANG EKOSISTEM GAMBUT	en_US
dc.type	Articel in Magazine	en_US